Oleh: Armyndo Tlali
Pendahuluan
Dalam lanskap demokrasi modern, jurnalisme dan politik merupakan dua pilar penting yang saling terkait namun idealnya terpisah. Jurnalis bertugas menyampaikan informasi secara objektif dan kritis, sementara politisi menjalankan kekuasaan serta membentuk kebijakan publik. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, batas antara kedua dunia ini tampaknya mulai kabur. Semakin banyak jurnalis yang “menyeberang” ke dunia politik, baik sebagai calon legislatif, kepala daerah, maupun sebagai staf khusus atau juru bicara pemerintah.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan etis dan strategis yang kompleks. Apa motivasi para jurnalis untuk masuk ke dunia politik? Bagaimana dampaknya terhadap integritas media dan kepercayaan publik? Apakah hal ini menandai krisis jurnalisme atau justru peluang transformasi?
Dari Pengamat Menjadi Pelaku
Jurnalis memiliki keunggulan strategis dalam memahami lanskap politik. Mereka terbiasa menggali informasi, membangun jaringan, dan menganalisis dinamika kekuasaan. Dalam proses itu, banyak jurnalis yang terlibat secara emosional atau ideologis dengan isu-isu yang mereka liput.
Tak jarang, dorongan untuk “ikut terlibat langsung” muncul dari rasa frustrasi melihat ketidakadilan yang berulang atau kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Beberapa jurnalis juga melihat dunia politik sebagai kelanjutan alami dari karier mereka, terutama jika mereka merasa telah mencapai titik jenuh dalam profesi jurnalistik. Di sisi lain, popularitas yang mereka bangun sebagai jurnalis memberi mereka modal sosial yang kuat untuk masuk ke politik, terutama dalam konteks politik elektoral yang sangat bergantung pada citra publik.
Contoh kasus ini banyak terlihat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Di Indonesia, beberapa nama seperti Helmy Yahya, yang pernah aktif di dunia penyiaran sebelum terjun ke birokrasi, atau Najwa Shihab yang sering kali dikaitkan dengan kemungkinan masuk dunia politik, menjadi contoh bagaimana reputasi di dunia media bisa membuka jalan ke arena kekuasaan.
Keuntungan dan Daya Tarik bagi Politikus dan Partai
Bagi partai politik, merekrut jurnalis memiliki banyak keuntungan. Jurnalis umumnya sudah dikenal publik, paham cara membingkai narasi, serta memiliki kemampuan komunikasi yang unggul. Mereka juga sering membawa kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat yang telah menjadi audiens mereka selama bertahun-tahun.
Politik modern sangat bergantung pada pencitraan, manajemen krisis, dan penguasaan opini publik tiga aspek yang menjadi spesialisasi jurnalis. Dalam era media sosial dan disinformasi, memiliki politisi yang paham cara kerja media menjadi aset besar.
Tidak heran jika banyak partai berlomba-lomba menggandeng mantan jurnalis sebagai caleg, juru bicara, bahkan sebagai perancang strategi komunikasi politik.
Dilema Etika dan Krisis Kepercayaan
Namun, peralihan dari jurnalisme ke politik bukan tanpa risiko. Salah satu pertanyaan besar adalah soal netralitas dan integritas. Jika seorang jurnalis kemudian diketahui memiliki afiliasi politik, bagaimana publik bisa percaya bahwa liputan-liputan sebelumnya tidak dipengaruhi oleh agenda tersembunyi?
Kredibilitas media bisa terdampak jika publik menilai bahwa media hanyalah batu loncatan menuju kekuasaan. Ini memperparah krisis kepercayaan yang sudah lama membayangi dunia jurnalisme, terutama di era pascakebenaran (post-truth), di mana opini lebih dominan daripada fakta.
Di sisi lain, jurnalis yang beralih ke politik juga bisa mengalami dilema antara idealisme jurnalistik dengan pragmatisme politik. Ketika mereka mulai “bermain” dalam arena yang penuh kompromi dan tekanan kepentingan, tak sedikit yang akhirnya harus mengorbankan prinsip yang dulu mereka bela.
Perspektif Historis dan Internasional
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, nama-nama seperti George Stephanopoulos (mantan jurnalis yang menjadi penasihat Bill Clinton) atau bahkan Ronald Reagan (mantan aktor dan penyiar radio) menunjukkan bahwa peralihan peran dari media ke politik bukan hal baru. Di Inggris, mantan jurnalis seperti Boris Johnson juga menunjukkan bahwa dunia media dapat menjadi batu loncatan yang efektif ke puncak kekuasaan.
Namun, dalam banyak kasus, peralihan ini selalu disertai perdebatan publik tentang etika dan profesionalisme. Bahkan beberapa organisasi media besar memiliki kode etik ketat yang mencegah jurnalis mereka terlibat aktif dalam kegiatan politik selama masih bekerja sebagai jurnalis.
Antara Harapan dan Kekhawatiran
Bagi sebagian pihak, keterlibatan jurnalis dalam politik bisa dilihat sebagai langkah positif. Mereka dianggap membawa idealisme dan perspektif kritis ke dalam sistem yang selama ini dinilai tertutup dan elitis. Kehadiran mereka bisa memperbaiki cara komunikasi publik, meningkatkan transparansi, dan bahkan mendorong reformasi birokrasi.
Namun, bagi yang lain, ini adalah sinyal bahaya. Jika jurnalisme kehilangan independensinya, maka salah satu fungsi utama dalam demokrasi — yaitu sebagai pengawas kekuasaan — menjadi lemah. Tanpa media yang kritis dan independen, kekuasaan cenderung lepas kendali.
Kesimpulan
Peralihan jurnalis ke dunia politik adalah fenomena yang semakin lazim dalam lanskap demokrasi kontemporer. Ia mencerminkan dinamika baru dalam hubungan antara media dan kekuasaan, namun juga membawa sejumlah konsekuensi serius.
Di satu sisi, jurnalis yang masuk politik bisa menjadi agen perubahan dengan membawa suara publik ke dalam sistem. Di sisi lain, perpaduan antara dua peran yang berbeda ini mengandung risiko etis dan strategis yang harus ditanggapi dengan hati-hati.
Transparansi, akuntabilitas, dan kode etik yang jelas menjadi kunci agar batas antara jurnalisme dan politik tidak sepenuhnya larut. Dalam dunia di mana informasi dan kekuasaan semakin terhubung erat, menjaga integritas kedua profesi ini menjadi tugas bersama bagi masyarakat, media, dan politisi itu sendiri.
