MIMIKA_ Ratusan karyawan korban mogok kerja PT Freeport Indonesia (PTFI), bersama pekerja privatisasi dan kontraktor, menggelar aksi damai di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dan halaman kantor pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Kamis (12/2/2026).
Ratusan moker itu meminta Pemerintah Kabupaten Mimika dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika segera panggil PT Freeport Indonesia yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mimika untuk menyelesaikan hak-hak para moker yang diabaikan bertahun-tahun.
“Kami minta pemerintah dan DPRK segera bertindak dan panggil managemen PTFI untuk duduk bersama bicarakan hak-hak ribuan moker yang sudah bertahun-tahun diabaikan,” ungkap salah satu karyawan moker Jhon Yawang saat menyampaikan orasinya di halaman kantor Puspem Kabupaten Mimika.
Para moker memberikan waktu 21 hari kerja bagi Pemkab Mimika dan DPRK Mimika untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan para moker. Mereka megancam akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan masa yang lebih banyak jika dalam tenggang waktu Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK belum juga memanggil PTFI untuk memediasi hal ini.
Menurut mereka, Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika harus bertanggung jawab atas hal ini, karena PTFI beroperasi di wilayah Kabupaten Mimika dan ribuan moker adalah masyarakat Kabupaten Mimika.
Kata Jhon, Pemerintah Kabupaten Mimika adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat, dan ribuan karyawan korban moker PTFI adalah masyarakat Mimika yang harus mendapat perhatian dari Pemerintah.
“Kami hanya minta Pemerintah Kabupaten Mimika dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika ikut memperjuangkan hak hak kami sebagai warga Kabupaten Mimika. Ini bukan lagi soal pekerjaan tetapi soal kemanusiaan dan pemerintah harus bijak melihat hal ini,” kata Jhon Yawang.
Jhon menegaskan, Pemerintah Kabupaten Mimika harus tegas dengan PTFI, bukan takut dengan PT Freeport Indonesia.
“Freeport itu bukan Tuhan, masa Pemerintah kalah dengan Freeport. Segera panggil mereka dan kita duduk bersama dan selesaikan apa yang menjadi hak-hak ribuan karyawan moker,” tambah Jhon.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dihadapan ratusan moker mengatakan, apa yang menjadi tuntutan moker akan dibahasnya bersama Bupati Mimika.
“Kami sangat menghormati dan menghargai apa yang menjadi pendapat dan tuntutan moker, kami terima dan akan disampaikan kepada Bupati Mimika untuk dipelajari, kemudian kami bahas bersama pihak-pihak terkait dan kita akan duduk bersama kembali dengan beberapa perwakilan dari moker,” kata Wabup Mimika. (Redaksi)
