MIMIKA_ Masyarakat Mimika Wee (Kamoro) yang tergabung dalam Front Pemilik Hak Ulayat Mimika (FPHUM) datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika jalan Cendrawasih, Selasa (25/11/2025).
FPHUM meminta Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika segera selesaikan permasalahan tapal batas antara Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah dan Kabupaten Dogiyai, termasuk tapal batas antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai.
Mereka menilai permasalahan tapal batas tidak ada tindaklanjutnya. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK bertanggung jawab atas permasalahan tapal batas yang terus berlarut dan memakan korban.
Kehadiran FPHUM di halaman kantor DPRK Mimika itu, juga untuk menanyakan sejauh mana Pemerintah dan DPRK Mimika berjuang atas masalah tapal batas yang terjadi.
“Kami minta Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK segera selesaikan masalah tapal batas, karena penyerobotan lahan dari Kabupaten tetangga sudah sangat jauh dan memakan korban serta membuat masyarakat ketakutan. Segera selesaikan permasalahan tapal batas atau kami perang,” kata Rafael Taorekeyau saat menyampaikan aspirasi.
Pernyataan ini disampaikan Rafael karena permasalahan tapal batas seakan dibiarkan tanpa ada kejelasan.
Aspirasi FPHUM diterima langsung ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong didampingi Sekda Mimika dan para pimpinan OPD.
Masyarakat juga menuntut Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa bertanggung jawab atas persoalan tapal batas yang hingga kini belum ada titik terang.
“Gubernur segera fasilitasi kami bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, DPRK Mimika dengan Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai untuk duduk bersama bicarakan hal ini, sehingga persoalan tapal batas selesai dan masyarakat tidak terus- terusan menjadi korban,” tambah Ketua Lemasko, Geri Okoare.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau mengatakan menerima aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua Tengah agar segera duduk bersama menyelesaikan masalah tapal batas.
Sementara itu Bupati Mimika menyebut masalah tapal batas antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai dan Dogiyai telah disampaikan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Guber Papua Tengah, tetapi masalah ini harus duduk dengan Kementerian Dalam Negeri. Kami (Pemkab Mimika) juga sudah beberapa kali surati Kementerian Dalam Negeri, namun belum ada jawaban dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Bupati.
Ia melanjutkan, terkait permasalahan tapal batas, menunggu waktu dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kalau Kementerian Dalam Negeri sudah jadwalkan, maka kita akan duduk bersama untuk bicarakan masalah tapal batas dengan Kabupaten Dogiyai dan Deiyai,” ujarnya. (Redaksi)
