MIMIKA_ Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah menggelar uji publik draft Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mimika tentang indikator kemiskinan tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Front One, jalan Hasanuddin, Jumat (7/11/2025).
Uji coba draft Perbup tersebut dengan menghadirkan narasumber dari Politeknis Kesejahteraan Sosial Bandung, Prof. Dr. Elia Susilawati, M.Si dan Kementerian Sosial, Dr. Kasim Saleh, A.KS serta dihadiri perwakilan OPD terkait, para kepala Distrik juga tokoh masyarakat di Mimika.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Everth Lukas Hindom yang membuka kegiatan tersebut menyebut uji coba publik draft Perbup terkait kemiskinan yang diinisiasi Dinas Sosial ini merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat basis data kemiskinan daerah serta mendukung arah perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Sebagaimana kita ketahui, penanggulangan kemiskinan tidak hanya berbicara tentang bantuan sosial, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun sistem yang mampu memutus rantai kemiskinan melalui kebijakan berbasis data yang akurat dan terpadu,” kata Everth.
Lanjutnya, Pemerintah kabupaten Mimika melalui Dinas sosial telah menunjukkan komitmen kuat dalam hal ini. Penyusunan draft Peraturan Bupati yang sedang di bahas merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial, khususnya dalam pengelolaan data fakir miskin di tingkat Kabupaten.
Everth berharap kegiatan uji publik ini diharapkan dapat menjaring berbagai masukan, kritik, dan saran konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga peraturan yang dihasilkan nantinya benar-benar dapat menjadi pedoman kebijakan yang efektif dan aplikatif.
Mantan Kepala Distrik Kuala Kencana menyebut tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan tidaklah sederhana, ada banyak faktor penyebab yang saling terkait, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga akses terhadap layanan dasar dan lapangan kerja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, organisasi sosial, maupun masyarakat luas.
Pemerintah, kata Everth, berharap melalui forum yang diinisiasi oleh Dinas Sosial ini dapat memetakan penduduk miskin secara lebih akurat, menyusun kebijakan intervensi yang tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di berbagai bidang. (Redaksi)
