MIMIKA_ Pemerintah Distrik Mimika Timur Jauh menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan di Manasari, Kampung Fanamo pada Jumat (27/2/2026).
Musrenbang dengan bertujuan untuk menyepakati prioritas usulan kegiatan pembangunan dari setiap kampung untuk disinergikan dengan pagu indikatif Distrik dan Kabupaten itu dipimpin langsung Kepala Distrik Mimika Timur Jauh, Yulius Katagame didampingi juga tim Asistensi Bappeda Mimika dan turut dihadiri Babinsa dan perwakilan PT Freeport Indonesia.
Kepala Distrik Mimika Timur, Yulius Katagame dalam kesempatan itu meminta semua kepala kampung agar mengusulkan program yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Usul itu berdasarkan kebutuhan masyarakat di kampung bukan berdasarkan kebutuhan pribadi atau kelompok,” ujar Yulius saat memberikan arahan dalam musrenbang tersebut.
Kemudian, sambung Yulius, apa yang sudah diusulkan melalui Dana Desa jangan lagi diusulkan dalam musrenbang tingkat Distrik. Hal itu disampaikannya agar tidak terjadi tumpang tindih program yang dibiayai APBD Kabupaten Mimika dan Dan Desa.
Diterangkan, setiap program yang diusulkan masyarakat melalui pemerintah Distrik tidak serta merta langsung dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, melainkan secara bertahap.
“Ada usulan tahun lalu yang masih ada, dan kita akan lihat kembali mana yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk kembali kita dorong ke Pemerintah Kabupaten Mimika melalui tim asistensi Bappeda Mimika,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Gemma Kwalik selaku Koordinator Tim Asistensi Bappeda Mimika Wilayah Mimika Timur Jauh. Menurutnya, setiap program yang diusulkan oleh masyarakat dalam musrenbang Distrik tidak langsung dijawab atau diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten, karena banyak program yang perlu dilihat oleh Pemerintah.
“Pemerintah Kabupaten memiliki beberapa program prioritas, apa yang bapa ibu perwakilan masyarakat lima kampung sampaikan hari ini tidak langsung terjawab pada tahun 2027 mendatang, bisa saja diakomodir pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Diterangkan, program yang diusulkan oleh masyarakat Kampung melalui musrenbang Distrik juga akan didorong ke Pemerintah Provinsi dan Pusat, karena pembangunan masyarakat bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Mimika tetapi juga Provinsi dan Pusat.
Kema berharap pengusulan program harus berdasarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika serta instrumen Pemerintah pusat.
“Setiap program yang diusulkan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan juga berdasarkan arah visi misi Bupati dan Wakil Bupati serta Pemerintah pusat. Nantinya apa yang diusulkan akan dievaluasi oleh Bappeda sebelum dilakukan rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten,” papar Gemma.
Dia juga meminta kepada operator Distrik agar segera menginput usulan yang disampaikan dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) sehingga usulan tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi oleh Bappeda. (Redaksi)
