MIMIKA_ Fraksi Rakyat Bersatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Mimika memberikan sorotan tajam terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mimika. Satpol PP dinilai belum optimal dan kurang mampu dalam menjalankan peran utamanya sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Rakyat Bersatu DPRK Mimika, Herman Gafur, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRK Mimika terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJ) APBD Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Herman menegaskan bahwa keberadaan Satpol PP seharusnya menjadi instrumen vital pemerintah daerah untuk memastikan seluruh regulasi atau Perda yang telah disahkan dapat berjalan efektif di tengah masyarakat.
“Satpol PP merupakan penegak Perda. Sangat disayangkan jika kualitas penegakan hukumnya masih lemah dan tidak mampu dilaksanakan secara maksimal, sehingga manfaat Perda tersebut belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Mimika,” ujar Herman di hadapan pimpinan DPRK dan jajaran eksekutif.
Menurutnya, Perda yang dirancang dan disahkan oleh pemerintah daerahbersama legislatif akan menjadi sia-sia jika tidak diimbangi dengan tindakan penegakan yang tegas dan konsisten di lapangan oleh aparat penegak Perda.
Oleh karena itu, Fraksi Rakyat Bersatu mendesak Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Satpol PP Mimika, termasuk pimpinan instansi dan para anggotanya.
“Kami menyarankan agar Bupati dan Wakil Bupati segera mengevaluasi kinerja pimpinan maupun personil Satpol PP ini, agar tugas dan fungsi (tupoksi) mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Herman.
Rapat Paripurna DPRK Mimika tersebut dihadiri oleh jajaran anggota dewan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Kabupaten Mimika. (Redaksi)
