MIMIKA_ Kampung Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh melaksanakan Musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kampung tahun 2026. Musrenbang dilaksanakan di balai kampung Amamapare pada Kamis (19/2/2026).
Musrenbang kampung Amamapare dihadiri perwakilan masyarakat lima RT yang berada di wilayah kampung tersebut serta aparat kampung Amamapare.
Musrenbang tingkat kampung itu turut didampingi Kepala Distrik Mimika Timur Jauh, Yulius Katagame, Koordinator Wilayah Pesisir Wilayah Timur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Yuliastuti Indarti, Babinsa Distrik Mimika Timur Jauh, serta kepala Kampung Amamapare, Fakundus Natipia.
Hasil musrenbang masyarakat mengusulkan adanya transportasi untuk mendukung akses masyarakat ke kota.
“Semua masyarakat perwakilan dari lima RT meminta transportasi untuk mendukung akses masyarakat ke kota. Yang diharapkan apa yang sudah diusulkan itu betul menjadi kebutuhan masyarakat Kampung Amamapare. Tetapi nanti kita perlu melihat kembali dengan ketersediaan anggaran karena ada program prioritas yang harus didahulukan,” ungkap Yuliastuti Indarti, Koordinator Wilayah Pesisir Bagian Timur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika.
Dia menjelaskan, program- program yang diusulkan masyarakat akan diakomodir jika program-program prioritas seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) ketahanan pangan, program kampung iklim (Proklim) kesehatan, padat karya tunai, teknologi digital, termasuk dukungan implementasi koperasi merah putih sudah tercukupi.
“Program-program ini adalah kegiatan yang setiap tahun dijalankan dan merupakan program yang sudah ada dari Pemerintah pusat dan tinggal dijalankan saja oleh setiap kampung,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Timur Jauh, Yulius Katagame yang hadir dalam kesempatan itu meminta masyarakat mengusulkan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Kata Yulius, jika program tersebut tidak diakomodir dalam anggaran Dana Desa (DD) karena keterbatasan anggaran, dapat diusulkan tahun berikutnya dalam musrenbang tingkat Distrik, namun harus benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat di kampung bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Dalam kesempatan itu sebagai Kepala Distrik, Yulius mengingatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung harus menunjukkan kinerja yang profesional dalam melayani masyarakat dan perlu menjadi teladan bagi masyarakat yang ada di Kampung.
“Aparat kampung adalah tugas yang dipercayakan oleh masyarakat untuk bekerja, jangan hilang dan muncul saat ada acara di kampung. Sudah diberi kepercayaan kerja dengan baik dan berikan teladan bagi masyarakat di kampung supaya hal positif itu diikuti oleh masyarakat yang nantinya dapat membawa perubahan bagi kampung, bukan sebaliknya, aparat kampung yang tunjuk jalan yang tidak bagi bagi masyarakat,” ujarnya. (Redaksi)
