MIMIKA_ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika dari partai Perindo, Rampeani Rachman menyebut konflik tapal di Kapiraya antar Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang paling bertanggungjawab.
Konflik tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Deiyai telah berlangsung sejak tahun 2024 yang lalu, namun tidak ada penyelesaian dari Pemerintah pusat.
Kata Rampeani Rachman, Pemerintah pusat terus menggantung persoalan tapal batas di Kapiraya tanpa ada kepastian.
“Penyelesaian persoalan tapal batas adalah ranahnya Pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten dan Provinsi tidak bisa menyelesaikan persoalan tapal batas. Persoalan tapal batas hanya dapat diselesaikan oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri,” kata Rampeani Rachman pada Sabtu (14/2/2026).
Dia menyebut, Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten tetangga yang masuk dalam persoalan tapal batas termasuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini, namun balik lagi persoalan tapal batas ada ditangan Pemerintah Pusat dan hanya dapat diselesaikan oleh Pemerintah Pusat.
Sebagai perwakilan masyarakat di daerah, Rampeani Rachman berharap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto segera perintahkan Mendagri untuk menyelesaikan persoalan tapal sehingga tidak ada lagi masyarakat yang digantung dengan rasa takut.
Menurut Rampeani, jika Pemerintah pusat tidak segera menyelesaikan persoalan ini, maka Pemerintah pusat sedang membiarkan konflik tumbuh subur ditengah masyarakat, roda perekonomian masyarakat tidak berjalan, membiarkan pendidikan lumpuh.
“Pendidikan lumpuh berarti Pemerintah pusat juga sedang mengubur mimpi generasi Papua yang ada di wilayah pedalaman,” kata Rampeani.
Srikandi partai perindo itu berharap, pemerintah pusat tidak melihat persoalan tapal batas di Kapiraya sebagai persoalan kecil.
“Persoalan tapal batas bukan saja konflik yang menelan korban, tapi trauma, pelayanan kesehatan tidak didapat masyarakat, anak-anak kehilangan masa depan, roda perekonomian tidak bertumbuh. Pemerintah pusat kata Rampeani, harus bijak melihat persoalan- persoalan termasuk persoalan tapal batas di Kapiraya,” tutupnya. (Redaksi)
