MIMIKA_ Konflik akibat persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai masih belum berujung.
Beberapa masyarakat menjadi korban akibat konflik disana, ratusan masyarakat mengungsi karena ketakutan, pendidikan menjadi lumpuh, pelayanan kesehatan tidak berjalan maksimal, semua karena persoalan tapal batas yang bertahun-tahun tidak ada penyelesaian oleh pemerintah Kabupaten, Provinsi juga Pemerintah Pusat.
Anggota DPRK Mimika, Rampeani Rachman berharap Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa segera mengambil langkah cepat untuk meredam pertikaian akibat tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Deiyai.
“Pemerintah Provinsi harus ambil langkah cepat untuk meredam situasi disana, pemerintah Provinsi tidak bisa terus menunggu keputusan Pemerintah pusat terkait tapal batas yang belum ada kepastian. Kalau mau tunggu keputusan Pemerintah pusat maka Pemerintah Provinsi sedang membiarkan pertikaian antar masyarakat terus terjadi,” ungkap Rampeani Rachman, Sabtu (14/2/2026)
Ia menambahkan, sampaikan sekarang Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum memberikan waktu pasti, kapan akan menyelesaikan persoalan ini.
“Beberapa waktu lalu kami ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait tapal batas, tetapi saat kami kesana, tidak ada satupun pejabat pengambilan keputusan yang kami temui, dan bahkan mereka meminta waktu sebelum indul fitri untuk menyelesaikan persoalan tapal batas,” terang Rampeani.
Sambungnya, sampaikan kapan masyarakat terus digantung dengan rasa ketakutan.
“Untuk itu sebagai langkah alternatifnya, Gubernur Papua Tengah segera panggil Bupati Mimika, Deiyai termasuk Bupati Dogiyai untuk membicarakan baiknya seperti apa, sehingga masyarakat tidak lagi hidup dalam ketakutan,” ujarnya. (Redaksi)
