
Mimika– Merawat toleransi tidak cukup hanya dengan menghargai perbedaan, tetapi menuntut kerja sama, koordinasi, dan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., saat memberikan sambutan dalam rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Akmal Malik menekankan bahwa berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat tidak dapat diselesaikan secara sepihak. Dibutuhkan pemahaman bersama serta kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk menjawab tantangan tersebut.
Ia mencontohkan pengalaman bangsa Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya, situasi sulit tersebut menjadi pembelajaran penting tentang bagaimana solidaritas, sikap saling mendukung, dan langkah bersama mampu menjadi kunci penyelesaian masalah.
Lebih lanjut, Akmal menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat yang harmonis tidak bisa dibangun sebatas hubungan baik antarkelompok, melainkan harus diwujudkan melalui aksi nyata. Upaya ini mencakup pencegahan konflik, penguatan perlindungan masyarakat, hingga penciptaan rasa aman bagi seluruh warga.
”Perbedaan latar belakang agama, budaya, dan kehidupan sosial bukanlah penghalang untuk membangun persatuan. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Melalui perhelatan KKT ke-II di Mimika, pemerintah berharap terbangun komitmen yang lebih solid antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Pesan Dirjen Polpum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa esensi toleransi adalah membangun kepedulian dan tanggung jawab bersama demi menjaga kehidupan bermasyarakat yang damai.







Tinggalkan Balasan