​MIMIKA — Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Minggu (15/11/2026). Dalam acara pembukaan tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat semangat toleransi di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial.

​Pada sesi berikutnya, Direktur SETARA Institute, Dr. Halili Hasan, S.Pd., M.A., menegaskan bahwa KKT harus menjadi momentum strategis untuk memperkuat inisiatif daerah serta mengoptimalkan pendidikan toleransi bagi generasi bangsa.

​Bupati Mimika: Perbedaan Adalah Modal Sosial

​Dalam sambutannya, Johannes Rettob menyampaikan bahwa keberagaman merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Menurutnya, melalui sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan membangun komunikasi yang baik, masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan demokratis.

​Ia menegaskan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk membangun kebersamaan, melainkan modal sosial dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan saling menghormati. Karena itu, ia berharap KKT tidak hanya menjadi forum pertemuan dan diskusi, tetapi juga ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat kerukunan umat beragama dan mempererat hubungan antarsesama.

​Bupati turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta, tamu undangan, serta semua pihak yang ambil bagian dalam pelaksanaan KKT II Tahun 2026. Ia berharap konferensi ini melahirkan gagasan, komitmen, dan langkah nyata untuk memperkuat toleransi, tidak hanya di Mimika, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Menutup sambutannya, Johannes secara resmi membuka rangkaian kegiatan KKT II Tahun 2026.

​Halili Hasan: “Kota” dalam KKT Bermakna Luas

​Dalam salah satu sesi konferensi, Direktur SETARA Institute, Dr. Halili Hasan, menegaskan bahwa konsep Kota Toleran tidak terbatas pada daerah yang secara administratif berstatus kota, tetapi juga mencakup kabupaten, provinsi, hingga seluruh elemen masyarakat sipil yang berperan membangun kehidupan harmonis.

​“Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” jelas Halili.

​Menurutnya, istilah kota dapat dimaknai dari dua perspektif, yakni madinah yang menggambarkan peradaban dan kemajuan, serta city yang berakar dari kata civility atau kesantunan dalam bermasyarakat. Kedua makna tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang menjunjung persatuan dalam keberagaman melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

​Halili menjelaskan, KKT menjadi ruang strategis untuk membahas perkembangan toleransi di daerah, mulai dari regulasi, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), pertukaran praktik baik (best practices), hingga dinamika pelaksanaan program. Esensi utama konferensi ini adalah membangun perjumpaan, memperkuat kolaborasi, dan menyatukan komitmen seluruh pihak dalam menghadapi tantangan keberagaman.

​Tiga Pilar Kepemimpinan dan Peran FKUB

​Halili menilai persoalan toleransi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat agar perbedaan identitas tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa. Ia juga mengapresiasi berbagai inisiatif pembangunan daerah, termasuk IKATMI dan KATMI, serta keterlibatan masyarakat sipil di Kabupaten Mimika.

​Menurutnya, penguatan ekosistem toleransi, harmoni, dan pembangunan inklusif membutuhkan tiga pilar kepemimpinan, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan ekonomi (economic leadership), dan kepemimpinan sosial (social leadership). Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai berperan penting sebagai infrastruktur sosial dalam menjaga kerukunan serta membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis di tengah masyarakat.

​Pendidikan Toleransi dan Tantangan Generasi Muda

​Halili menegaskan bahwa tujuan akhir dari berbagai upaya tersebut adalah memperkuat pendidikan toleransi, terutama bagi generasi muda. Perkembangan teknologi dan media sosial, katanya, menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun karakter dan ketahanan sosial generasi penerus.

​Jika tidak dimanfaatkan secara bijak, ruang digital dapat menjadi sumber distraksi dan memperlemah hubungan sosial. Sebaliknya, bila diarahkan secara positif, teknologi digital dapat memperluas komunikasi, membangun relasi, dan menumbuhkan sikap saling menghargai.

​Prakarsa Daerah sebagai Langkah Strategis

​Dalam konteks kebijakan nasional, Halili mengungkapkan bahwa laporan tahunan mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2000. Namun, perubahan regulasi di tingkat nasional masih membutuhkan proses dan perjuangan yang panjang. Karena itu, inisiatif pemerintah daerah dinilai sebagai langkah paling strategis dan realistis untuk terus mendorong perubahan.

​“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkapnya.

​Halili juga berharap dapat membangun kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama guna memperkuat inisiatif positif yang tumbuh dari daerah. Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah, berbagai praktik baik diharapkan berkembang menjadi gerakan bersama dalam memperkuat toleransi serta kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

​Melalui KKT II di Mimika, konferensi ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran pengalaman semata, tetapi menghasilkan gagasan, komitmen, dan langkah konkret yang berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan saling menghargai dalam keberagaman.