TIMIKA — Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menyambut positif antusiasme masyarakat dan pengusaha lokal, termasuk pengusaha asli Papua, yang ingin berkontribusi dalam pembangunan sektor kesehatan. Meski demikian, seluruh bentuk kerja sama dan partisipasi pihak luar dipastikan wajib melalui mekanisme, aturan, serta proses seleksi yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat ditemui media usai resmi bertugas pada 5 Oktober 2026. Pada hari-hari pertama menjabat, ia mengaku menerima banyak kunjungan dari berbagai elemen masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengetahui ruang partisipasi dalam program-program Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika.
”Saya sambut baik. Saya bilang kepada mereka, sabar dulu, saya lihat dan pastikan dulu. Semua orang berharap ada perubahan, tetapi tetap harus melalui mekanisme yang ada. Kalau proses review sudah selesai, baru bisa saya sampaikan dengan jelas,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterbukaan terhadap pengusaha lokal dan aspirasi publik bukan berarti pemberian ruang tanpa prosedur. Setiap usulan akan ditampung, namun keputusan akhir tetap bergantung pada kebutuhan program, ketersediaan anggaran, kelengkapan administrasi, serta proses seleksi yang transparan.
”Saya siap menampung semua aspirasi masyarakat. Delapan jam di kantor ini saya tidak ke mana-mana. Saya tidak bisa menghindar dari masyarakat; nanti kita akan terus bertemu. Yang penting, semua masuk melalui mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sejak hari pertama menjabat, fokus utamanya adalah membenahi birokrasi, merapikan sistem manajemen, serta memperjelas pembagian kerja di internal Dinkes Mimika. Langkah penataan ini dinilai krusial agar setiap bidang dapat menjalankan fungsinya dengan optimal tanpa terjadi tumpang tindih kegiatan.
Proses penataan internal tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Selama masa transisi, ia ingin memastikan koordinasi antarbagian menjadi lebih solid dan terukur. Langkah awal membenahi manajemen kantor dilakukan untuk membangun fondasi yang kuat sebelum dinas melangkah menangani berbagai isu di lapangan.
Selain penataan internal, Dinkes Mimika juga telah memetakan beberapa isu kesehatan mendesak. Penanganan kasus malaria menjadi target utama mengingat bebannya di Kabupaten Mimika masih tinggi. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada penanganan dampak kabut asap—seperti pembagian masker—serta penanganan stunting dan pengendalian tuberkulosis (TBC) secara berkelanjutan.
Pembenahan sistem internal diharapkan menjadi fondasi kuat agar pelaksanaan program-program prioritas tersebut dapat berjalan maksimal, sehingga respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat menjadi lebih cepat dan akuntabel.
Sikap terbuka terhadap ruang dialog menjadi poin utama yang terus ia tekankan. Dinkes Mimika dipastikan tidak menutup pintu komunikasi bagi pengusaha, tokoh masyarakat, maupun warga yang ingin menyampaikan usulan.
”Silakan datang, kita bicara. Saya dengar dan tampung. Namun, saya harus memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Saya ingin perubahan itu benar-benar terasa, bukan hanya cepat, tetapi juga benar secara administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Lewat pendekatan ini, Dinkes Mimika diharapkan mampu membangun kemitraan yang terbuka dengan masyarakat dan dunia usaha, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas serta regulasi yang berlaku.
Tinggalkan Balasan