MIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, melalui Distrik Mimika Tengah bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Distrik Mimika Tengah menggelar kegiatan Peningkatan Efektivitas Pemerintahan di Tingkat Distrik dan Kampung. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Distrik Mimika Tengah pada Senin (28/9/2026).
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Distrik Mimika Tengah, Florensius Gemma Kwalik, S.STP., M.AP., dengan didampingi Ketua TP PKK Distrik Mimika Tengah, Three Ansanai, serta Kepala Puskesmas Atuka, Julia Tahitu, yang juga bertindak sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Florensius menegaskan bahwa Kampung Atuka telah ditunjuk sebagai kampung percontohan dalam upaya penanganan stunting. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kampung-kampung lainnya di wilayah Distrik Mimika Tengah.
”Ini adalah agenda nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Penanganan stunting harus dimulai dari APBK Kampung, kemudian didukung melalui APBD kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Semua harus bergerak bersama,” ujar Florensius.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini tidak berhenti pada pelaksanaan hari itu saja. Pembinaan, pertemuan, dan pemantauan akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga Desember 2026. “Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh demi tumbuh kembang anak-anak kita,” tegasnya.
Penganggaran dan Identitas Kelembagaan
Florensius juga menekankan pentingnya memastikan program PKK dan Posyandu masuk ke dalam perencanaan serta penganggaran kampung. Mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) tahun berikutnya, kegiatan PKK dan Posyandu wajib diakomodasi.
”Jangan sampai terlewatkan, karena ini merupakan hak sekaligus kewajiban kita demi kesehatan dan kesejahteraan keluarga di kampung,” katanya.
Selain masalah anggaran, ia mengingatkan pentingnya identitas kelembagaan PKK dalam setiap kegiatan resmi. Para kader PKK diminta untuk selalu mengenakan seragam organisasi saat menjalankan tugas pelayanan masyarakat.
“Ini bukan sekadar pakaian, tetapi identitas. Ketika ibu-ibu mengenakan seragam, semua tahu bahwa ini adalah ibu-ibu PKK yang turut berperan dalam pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Koordinasi Layanan Kesehatan
Untuk mendukung keberhasilan penanganan stunting, Florensius meminta para kader Posyandu rutin berkoordinasi dengan Puskesmas dalam menyusun rencana kebutuhan. Khususnya kebutuhan yang berkaitan dengan gizi, pangan, kesehatan, serta perlengkapan pendukung kegiatan.
”Dalam menyusun kebutuhan, baik gizi, pangan, kesehatan, maupun perlengkapan, berkonsultasilah terlebih dahulu dengan Puskesmas atau Posyandu terdekat agar program yang dilaksanakan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasknya.
Menutup sambutannya, Florensius mengajak seluruh kader PKK dan Posyandu untuk aktif mengikuti rangkaian kegiatan serta tidak ragu mengajukan pertanyaan selama proses pembinaan berlangsung.
”Jangan malu untuk bertanya. Supaya kita memahami betul apa yang harus kita lakukan dan bagaimana peran kita sebagai ibu, sebagai mama di rumah maupun di tengah masyarakat,” pesannya.
Tim Liputan Diskominfo
Tinggalkan Balasan