TIMIKA — Kelangkaan semen yang melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dalam beberapa pekan terakhir berbuntut panjang. Sejumlah proyek pembangunan dikabarkan tertunda akibat kosongnya stok di pasaran.
Kondisi ini semakin diperparah dengan aksi sejumlah oknum pengusaha nakal yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga semen secara sepihak hingga mencapai Rp130.000 per sag.
Situasi tersebut mendapat sorotan tajam dari Honai Adat Pengusaha Amungme Kamoro (HAPAK). Ketua HAPAK, Tenius Kum, menyayangkan sikap para pengusaha yang dinilai mengambil kesempatan dalam kesempitannya masyarakat dan para kontraktor.
“Beberapa oknum mengambil kesempatan untuk menaikkan harga sampai Rp130.000 per sag. Ini sangat merugikan kami para kontraktor dan masyarakat pada umumnya yang sedang membutuhkan bahan untuk pembangunan,” ujar
Tenius kepada Papuaeksklusif.com pada Kamis (12/11/2026).
Tenius mempertanyakan dasar penetapan harga yang dilakukan para pengusaha tersebut.
Menurutnya, penyesuaian harga barang seharusnya didasarkan pada perhitungan komponen biaya yang objektif serta kondisi pasar yang wajar, bukan semata-mata karena asumsi atau hasrat mengeruk keuntungan berlebihan di tengah krisis.
Lebih lanjut, ia menilai lonjakan harga ini sebagai indikator lemahnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Pengusaha di Timika seenaknya menaikkan harga. Pemerintah seperti tidak ada mata? Pemerintah tidak sadar bahwa kewenangannya tidak dihargai oleh pengusaha? Di mana harga diri pemerintah, atau di Timika sudah tidak ada lagi instansi yang bisa mengawasi harga barang?” tegas Tenius.
Menyikapi persoalan ini, HAPAK mendesak Disperindag Kabupaten Mimika untuk segera turun ke lapangan guna melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap para distributor dan pengecer semen di Timika.
Tenius juga mengungkapkan bahwa praktik menaikkan harga sewenang-wenang tidak hanya terjadi pada komoditas semen, melainkan turut merambah ke harga bahan kebutuhan pokok (sembako).
HAPAK meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk memperketat pengawasan stabilitas harga barang secara menyeluruh demi melindungi kepentingan masyarakat luas di Mimika.
Tinggalkan Balasan