MIMIKA_ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Rampeani Rachman, melaksanakan kegiatan reses kedua masa sidang II di wilayah Distrik Mimika Timur pada Rabu (15/7/2026). Berbeda dengan reses pada umumnya yang berfokus langsung pada masyarakat umum, reses kali ini secara khusus menyasar unsur pimpinan instansi dan lembaga yang beroperasi di wilayah tersebut.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 80 persen pimpinan dari berbagai sektor, mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi, Satuan Kerja (Satker), hingga perwakilan pihak pelabuhan.
Rampeani menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena secara struktural, pembangunan daerah memerlukan komunikasi dan sinergisitas yang kuat di tingkat pimpinan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Reses ini menjadi momen penting untuk mendengar aspirasi dari tingkat pimpinan guna mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, persoalan, serta skala prioritas dalam pembangunan. Kolaborasi antara kabupaten dan provinsi sangat krusial,” ujarnya.
Sorotan Tajam Terhadap Pengelolaan Dana Kampung
Salah satu topik utama yang mencuat dan menjadi perhatian serius dalam reses ini adalah hancurnya pengelolaan dana kampung di wilayah Mimika Timur.
Rampeani mengungkapkan adanya laporan dari para tokoh masyarakat mengenai oknum kepala kampung yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk melakukan pinjaman di luar dengan bunga mencekik hingga mencapai 100 persen. Selain itu, sistem kekerabatan atau pengelolaan yang didominasi keluarga juga dinilai merusak tatanan perangkat kampung.
Menanggapi hal tersebut, politisi DPRK Mimika ini menegaskan pentingnya memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan anggaran negara.
“Papua, khususnya Kabupaten Mimika, tidak akan pernah maju kalau pengelolaan anggarannya hancur mulai dari tingkat bawah atau kampung. Setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan,” tegas Rampeani.
Dia juga meminta Kepala Distrik selaku pembina dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat selaku OPD teknis untuk memperketat pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala kampung.
Komitmen Pemberantasan Miras Lokal
Selain masalah anggaran, persoalan Minuman Keras (Miras) juga menjadi keluhan yang terus berulang dari wilayah kota, pesisir, hingga pinggiran Mimika. Rampeani menyoroti bahaya peredaran miras lokal yang bahan pembuatannya tidak higienis dan dicampur zat berbahaya seperti rothic, autan, hingga vetsin yang sangat merusak kesehatan.
Ia mengajak seluruh stakeholder, TNI-Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bergandengan tangan memberantas miras lokal. Sementara untuk miras berizin yang telah diatur oleh BPOM dan memiliki izin kesehatan, Rampeani mengingatkan pentingnya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur zona jarak penjualan serta pembatasan kelas demi menekan dampak negatifnya.
Potensi Sektor Perikanan dan Penataan Pelabuhan Pomako
Di sektor ekonomi, reses ini turut dihadiri oleh Kepala UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah. Kehadiran instansi provinsi ini dinilai membawa angin segar bagi Mimika.
Rampeani mengapresiasi kebijakan pembagian hasil sektor perikanan yang sangat menguntungkan daerah, yakni 80 persen untuk kabupaten dan 20 persen untuk pusat, tanpa bagian untuk provinsi.
Ke depan, ia berharap ada program pemberdayaan melalui pengadaan perahu bagi nelayan serta pelibatan koperasi sebagai pihak ketiga yang menampung hasil tangkapan masyarakat untuk disalurkan ke Pelabuhan Pomako.
Terkait kondisi Pelabuhan Pomako yang menjadi urat nadi perekonomian Mimika, Rampeani mengakui kondisinya saat ini masih kumuh dan tidak tertata dengan baik, terutama saat kapal penumpang atau barang bersandar. Pihak Syahbandar yang turut hadir dalam reses sepakat bahwa diperlukan duduk bersama antara eksekutif, legislatif, dan pihak provinsi untuk menyelesaikan masalah penataan serta kejelasan kewenangan tarif.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 yang mencakup Distrik Mimika Timur, Rampeani berkomitmen membawa seluruh catatan penting dari reses ini termasuk kebutuhan dasar masyarakat akan perumahan layak huni dan air bersih ke tingkat yang lebih tinggi demi merubah wajah Pomako dan Mimika Timur menjadi lebih baik. (Redaksi)
