MIMIKA_ Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika menggelar aksi mimbar bebas guna menyuarakan situasi keamanan dan kemanusiaan yang dinilai kian memprihatinkan di Tanah Papua, Senin (3/8/2026).
Dalam aksi yang digelar di Bundaran Petrosea tersebut, para partisipan membawa simbol-simbol organisasi, membentangkan spanduk aspirasi, serta menggelar tradisi eba mukai (alas tikar) untuk mengumpulkan sumbangan sukarela guna mendukung aksi pergerakan selanjutnya.
Ketua KNPB Wilayah Timika, Yanto Awerkion, menyatakan bahwa forum ini dibuka sebagai wadah penyampaian aspirasi bagi seluruh elemen masyarakat.
“Kami datang melakukan mimbar bebas untuk memberikan kesempatan kepada tokoh intelektual, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh gereja, hingga tokoh perempuan untuk menyampaikan isi hati mereka terkait situasi yang saat ini terjadi di seluruh Tanah Papua, khususnya di Timika,” ujar Yanto.
Yanto menegaskan bahwa kondisi di Papua saat ini sedang tidak baik-baik saja dan telah memasuki status darurat militer serta kemanusiaan. Pihaknya mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang dinilai terlalu berfokus pada pendekatan militer dalam penanganan konflik regional.
“Kami berharap kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, jangan hanya mengirim pasukan terus untuk melawan TPNPB,” tegas Yanto.
Ia menambahkan bahwa keberadaan dan penambahan personel aparat keamanan di lapangan justru kerap dirasakan sebagai bentuk intimidasi bagi warga sipil, terutama mereka yang bermukim di wilayah pegunungan.
Berdasarkan catatan yang dirilis KNPB, Yanto menjelaskan dampak konflik bersenjata di Papua telah memicu krisis kemanusiaan yang signifikan. Pihaknya mencatat setidaknya terdapat 125.931 jiwa warga Papua yang kini berada dalam pengungsian. Selain itu, sepanjang periode 2018 hingga 2026, tercatat korban jiwa sebanyak 503 warga sipil, 300 anggota TPNPB, serta 162 prajurit TNI-Polri.
KNPB mendesak Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk melihat dinamika di Papua secara serius dan menyeluruh. Pemerintah diharapkan dapat memprioritaskan penyelesaian konflik akar rumput agar masyarakat Papua dapat hidup secara damai, aman, dan sejahtera di atas tanahnya sendiri.
Yanto menegaskan bahwa aksi ini disuarakan demi menghentikan jatuhnya korban jiwa di masa mendatang, baik dari kalangan warga sipil (Orang Asli Papua maupun non-Papua), TPNPB, maupun aparat TNI-Polri. Pihaknya menginginkan adanya solusi konkrit yang mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan.
Ia juga memastikan bahwa seluruh rangkaian mimbar bebas ini berjalan secara damai tanpa ada tindakan anarkis.
Aksi serupa juga dipastikan berlangsung secara serentak di berbagai wilayah di Tanah Papua semata-mata untuk menyerukan jeritan hati masyarakat atas situasi keamanan yang mereka rasakan saat ini. (Redaksi)
