MIMIKA — Sejumlah pengusaha Orang Asli Papua (OAP) menyuarakan keluhan terkait sulitnya mengakses proyek Penunjukan Langsung (PL) maupun Tender Terbatas di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika, Rabu (19/8/2026).
Kondisi ini dipicu oleh dugaan dominasi oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota (DPRK) Mimika yang memonopoli paket pengerjaan di berbagai dinas melalui skema Pokok Pikiran (Pokir).
Perwakilan pengusaha Papua, Theresia Magai, mengungkapkan bahwa pihaknya kerap mendapat penolakan saat mengajukan permohonan proyek di dinas-dinas teknis.
“Alasan yang disampaikan pihak OPD selalu sama: alokasi paket pengerjaan telah habis diambil alih oleh pihak dewan,” kata Theresia.
Atas kondisi tersebut, Theresia mendesak agar Pokir DPRK dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai instrumen penyerap aspirasi masyarakat hasil reses, bukan dijadikan jatah proyek pribadi oknum legislator.
Ia menuntut keterbukaan dan keadilan dalam pembagian paket pengerjaan daerah bagi pengusaha lokal OAP.
Menanggapi gejolak ini, Bupati Mimika Johannes Rettob secara terbuka membenarkan praktik tersebut di lapangan. Ia mengakui bahwa maraknya Pokir dewan memang menguras porsi anggaran operasional dinas.
Sebagai gambaran, Johannes membeberkan ketimpangan pada program pembangunan rumah bantuan masyarakat tahun ini. Dari total 353 unit rumah yang dibangun, hanya 62 unit yang murni dialokasikan bagi warga miskin (kategori Desil 1–3) berdasarkan usulan teknis OPD. Sementara itu, 291 unit sisanya habis teralokasi melalui skema Pokir.
Guna membenahi carut-marut tata kelola anggaran ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh instrumen pengadaan barang dan jasa, mulai dari tingkat Pokja, Pokmi, PPK, PPTK, hingga jajaran pimpinan OPD.
Tinggalkan Balasan