Mimika — Komisi IV DPR Kabupaten Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika di Gedung DPRK Mimika, Jumat (21/8/2026).
RDP tersebut digelar guna memanggil dan menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran pembangunan tahun 2026 yang baru menyentuh angka 17,76 persen.
Rapat pengawasan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRK Mimika Elinus Balinol Mom, didampingi Wakil Ketua Anjelina Beanal, Sekretaris Yuliana Dice Amisim, anggota Darwin Kurnia Rombe, serta dihadiri Wakil Ketua III DPRK Mimika Ester Tsenawatme. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas PUPR Mimika Inosensius Yoga Pribadi beserta jajaran kepala bidang.
Dalam pemaparannya, Dinas PUPR mengungkapkan bahwa dari total pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp749,4 miliar, realisasi keuangan hingga triwulan ketiga ini baru mencapai Rp133,1 miliar (17,76 persen), dengan realisasi fisik sebesar 18,63 persen.
Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, menegaskan pentingnya evaluasi bersama untuk mencari jalan keluar atas lambatnya daya serap anggaran tersebut. Menurutnya, memasuki paruh kedua tahun anggaran, pemerintah daerah harus bergerak cepat agar pembangunan tidak tertunda.
“Kami sudah mendapatkan gambaran terkait realisasi penggunaan anggaran, khususnya di Dinas PUPR. Ada beberapa keterlambatan yang perlu kita lihat bersama dan segera dicari solusinya,” ujar Elinus.
Selain masalah lambatnya serapan, Komisi IV juga mendesak Dinas PUPR mempercepat pengerjaan sejumlah infrastruktur vital yang dikeluhkan warga—seperti ruas Jalan Baru, jalur Petrosi menuju Bandara, hingga SP2–SP5—serta mempertegas keberpihakan kepada kontraktor Orang Asli Papua (OAP).
Tanggapan Dinas PUPR
Menanggapi sorotan dalam RDP tersebut, Kepala Dinas PUPR Mimika Inosensius Yoga Pribadi menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh kendala teknis, mulai dari proses perencanaan, skema pengadaan, hingga penyesuaian fisik di lapangan.
Terkait proyek jalan yang lambat, Yoga membeberkan adanya kendala pembebasan lahan dan ganti rugi tanah, seperti yang terjadi di ruas Jalan Baru dan Petrosi. Sementara untuk masalah banjir, pihaknya berencana melakukan normalisasi sungai dan pembenahan drainase secara bertahap.
Di sisi lain, Yoga memastikan komitmennya terhadap kontraktor OAP sesuai dengan arahan DPRK. Pihaknya telah membuka pendaftaran khusus pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) bagi pengusaha lokal sesuai kapasitas masing-masing, sekaligus menggandeng 12 asosiasi kontraktor OAP untuk pembinaan manajemen teknis.
“Kami sudah sediakan ruang khusus pekerjaan PL untuk teman-teman OAP sesuai kemampuan mereka. Pembinaan juga kami lakukan lewat asosiasi agar peningkatannya berjalan optimal,” pungkas Yoga.
Tinggalkan Balasan