TIMIKA – Koordinator Tim Pemekaran Kabupaten Mimika Timur dan sekaligus Koordinator Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) untuk wilayah Provinsi Papua Tengah, Yulius Katagame, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk segera menindaklanjuti komitmen pemekaran wilayah. Desakan ini menyusul belum diserahkannya revisi Surat Keputusan (SK) tim serta tidak terakomodirnya anggaran pemekaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026.

​Pernyataan tersebut disampaikan Yulius Katagame usai menggelar pertemuan bersama perwakilan Pemkab Mimika, yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem), guna mempertanyakan kelanjutan proses administrasi CDOB Mimika Timur dan Mimika Barat.

​Kendala Revisi SK dan Anggaran Pemekaran

​Yulius menjelaskan bahwa sebelumnya, pada akhir Juni lalu, kedua tim pemekaran telah menggelar pertemuan langsung dengan Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati di Ruang Rapat Kantor Keuangan Daerah. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan daerah menyatakan sepakat dan mendukung penuh berjalannya proses pembentukan dua DOB tersebut. Bupati bahkan telah mengarahkan jajarannya untuk merevisi SK tim per bulan Juli serta mendorong penganggarannya melalui APBD Perubahan 2026.

​Revisi SK dan pembaruan dokumen administrasi sangat mendesak dilakukan guna menyesuaikan dengan arahan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejumlah dokumen lama—seperti surat persetujuan bersama Bupati dan Ketua DPRK yang telah berusia lebih dari lima tahun—harus diperbarui dengan tanda tangan kepala daerah dan pimpinan legislatif yang baru, yakni Bupati Johannes Rettob dan Ketua DPRK Mimika Primus.

​”Namun, hingga pertemuan kami bersama Pemda tadi, SK tim yang sudah ditandatangani bagian hukum belum juga diserahkan oleh Bapak Bupati kepada kami. Selain itu, anggaran yang direncanakan untuk memperlancar kepengurusan administrasi ternyata tidak terakomodir dalam APBD Perubahan 2026,” ujar Yulius.

​Akibat belum adanya penyerahan SK tersebut, tenggat waktu (deadline) tiga bulan dari Kemendagri—terhitung sejak Juli hingga September—untuk melengkapi pembaruan administrasi telah terlewati. Meski demikian, Yulius berharap dukungan anggaran dapat diakomodir pada APBD Induk Tahun 2027 mendatang.

​Dukungan Gubernur Papua Tengah dan Kesiapan MRP

​Lebih lanjut, Yulius menegaskan bahwa di tingkat provinsi dan lembaga kultural, proses pembentukan CDOB Mimika Timur dan Mimika Barat telah mendapat lampu hijau. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua (Pasal 106) dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, pemekaran daerah di Tanah Papua wajib mengantongi persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP).

​Yulius mengungkapkan dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, yang menyatakan siap memberikan rekomendasi bagi CDOB Mimika Timur dan Mimika Barat. Di tingkat pemerintah provinsi, Gubernur Papua Tengah juga telah menyatakan tidak keberatan dan siap menerbitkan rekomendasi persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri begitu rekomendasi MRP terbit.

​”Untuk daerah lain di Papua Induk, seperti Papua Utara, Numfor, Gundumi Sisare, Apawer Raya, hingga Grime Nawa, rekomendasi MRP-nya sudah keluar dua minggu lalu. Padahal, Rancangan Undang-Undang (RUU) Mimika Timur dan Mimika Barat berada dalam satu paket dengan daerah-daerah tersebut sejak tahun 2013. Kini, bola panas dan kendalanya justru berada di pemerintah kabupaten induk,” tegasnya.

​Mengejar Target Pembahasan Baleg DPR RI 2027

​Saat ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin oleh Dr. Bob Hasan tengah membahas sejumlah RUU CDOB di Tanah Papua. Tim pemekaran menargetkan seluruh kelengkapan administrasi dan kapasitas daerah (Kapasda)—yang mencakup potensi daerah, data distribusi ASN, hingga kajian akademis—dapat segera rampung. Yulius mencatat pihaknya telah mengantongi tiga kajian akademis yang valid, yakni dari Universitas Cenderawasih (2011), Universitas Papua Manokwari (2024), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN (2024).

​Dengan pengecualian kebijakan moratorium pemekaran bagi wilayah khusus seperti Papua dan Aceh, Yulius optimistis RUU pembentukan Kabupaten Mimika Timur dan Mimika Barat dapat disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun 2027. Ia pun meminta Pemkab Mimika mulai mempersiapkan infrastruktur dasar penunjang seperti pelabuhan, jalan, dan jembatan di wilayah calon pemekaran.

​Soroti Ketertinggalan Mimika Dibandingkan Paniai

​Dalam keterangannya, Yulius juga membandingkan laju pemekaran Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Paniai. Keduanya dibentuk secara bersamaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Dalam kurun waktu hampir tiga dekade, Kabupaten Paniai yang memiliki APBD lebih kecil telah berhasil memekarkan tiga kabupaten baru, yakni Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.

​Sebaliknya, Kabupaten Mimika yang memiliki kekuatan APBD di atas satu triliun rupiah belum pernah melahirkan satu pun daerah otonomi baru.

​”Jangan sampai Mimika yang anggarannya sangat besar justru tidak mampu memekarkan wilayahnya sendiri. Pemekaran ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, melainkan salah satu visi-misi Bupati dan Wakil Bupati untuk membuka pusat ekonomi baru, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta memberikan ruang bagi putra-putri daerah untuk berkarya di pemerintahan sebagai wujud nyata implementasi Otonomi Khusus,” pungkas Yulius.