​MIMIKA — Penyelenggaraan Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, resmi menghasilkan kesepakatan strategis bertajuk “Deklarasi Mimika untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia”.

​Naskah deklarasi tersebut dibacakan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, bersama jajaran pejabat daerah dari berbagai wilayah di Indonesia pada Senin (16/11/2026).

​Deklarasi ini lahir dari kesadaran kolektif pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, pemuda, perempuan, hingga pelaku dunia usaha yang hadir sebagai peserta konferensi.

Para pemangku kepentingan memandang bahwa keberagaman merupakan fondasi utama bangsa, sementara praktik diskriminasi dan intoleransi berpotensi mengancam kohesi sosial di tengah masyarakat.

​Melalui dokumen kesepakatan tersebut, seluruh peserta konferensi menetapkan 11 poin komitmen bersama untuk diimplementasikan di daerah masing-masing:


1. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola: Memastikan hadirnya regulasi daerah yang mendukung kemajuan toleransi serta tata kelola pemerintahan yang inklusif.

2. Perlindungan Hak Warga Negara: Menjamin mobilisasi aparatur daerah untuk melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya bagi kelompok minoritas, kelompok rentan, dan korban.

3. Pencegahan Diskriminasi: Mencegah dan menangani segala bentuk diskriminasi berbasis agama, keyakinan, etnis, gender, maupun identitas sosial.

4. Optimalisasi Forum Bersama: Memperkuat peran forum antarwarga, terutama FKUB, dalam meningkatkan literasi keagamaan di dalam maupun antarumat beragama.

5. Ruang Perjumpaan dan Mitigasi Konflik: Menyediakan ruang interaksi lintas identitas untuk memediasi serta memitigasi konflik sosial disertai edukasi publik.

6. Pengarusutamaan Dialog Lintas Agama: Mengedepankan dialog dalam pencegahan dan penanganan persoalan sensitif, termasuk terkait pendirian rumah ibadah dan penghapusan eksklusi sosial

7. Edukasi Generasi Muda: Memperkuat pendidikan toleransi dan wawasan keberagaman bagi generasi muda.

8. Kebijakan Publik Inklusif: Mengembangkan kebijakan publik yang toleran dan nondiskriminatif.

9. Advokasi Kelompok Rentan: Melindungi kelompok rentan dan korban dalam berbagai kasus yang melanggar maupun berpotensi melanggar hak konstitusional mereka.

10. Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil: Memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem toleransi serta pemerintahan daerah yang harmonis.

11. Jejaring Kota dan Kabupaten Toleran: Membangun jejaring kerja sama antarkota dan kabupaten toleran serta inklusif di seluruh Indonesia.


​Pembacaan deklarasi ditutup dengan penandatanganan naskah kesepakatan oleh para perwakilan peserta sebagai bentuk komitmen nyata dalam merawat kebinekaan dari tingkat daerah.