MIMIKA_ Bertahun-tahun, Distrik Hoya tidak miliki gedung kantor yang membuat puluhan pegawai Distrik Hoya di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah tidak pernah berada ditempat dan berkantor disana. Bahkan ini sudah terjadi sejak beberapa generasi kepala Distrik Hoya berganti.
Ini terkuak saat Komisi III DPRK Mimika menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan empat Kepala Distrik termasuk, Kepala Distrik Hoya yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor DPRK Mimika pada Senin (15/9/2025).
Kepala Distrik Hoya, Yeteni Tabuni sendiri membenarkan hal tersebut. Kata Yeteni masalah pembangunan Kantor Distrik sudah diusulkan kepada pimpinan daerah namun belum ada tanggapan.
Yeteni menyebut, tidak adanya bangunan Kantor Distrik Hoya sudah ada sebelum dirinya dipercayakan pimpinan daerah untuk menjabat sebagai Kepala Distrik disana.
“Saya adalah kepala Distrik kedelapan dan sampai sekarang belum ada Kantor Distrik ada yang terbangun disana, dan kepala Distrik sebelum sudah pernah sampaikan agar ada pembangunan kantor Distrik Hoya tapi belum tidak ada tindaklanjutnya,” ujar Kadistrik Yeteni.
Soal lahan untuk pembangunan gedung kantor Distrik, Yeteni mengatakan ada masyarakat yang mau menghibakan lahan untuk pembangunan kantor Distrik.
Masalah lain, mahalnya biaya transportasi disana yang membuat pegawai disana jarang untuk kesana untuk melakukan pelayanan.
“Jadi kita mau berkantor dimana kalau kantor saja tidak ada, jadi semua pegawai ada di Timika, ditambah biaya transportasi udara yang begitu mahal,” kata Yeteni.
Ketua Komisi III, Herman Gafur menyebut persoalan yang ada di Distrik Hoya merupakan persoalan serius yang perlu ditindaklanjuti segera.
“Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana pelayanan Distrik akan maksimal jika Kantornya tidak ada, selain itu puluhan pegawai Distrik Hoya yang selalu berada di Timika padahal negara selalu memberikan apa yang menjadi hak mereka. “Ini menjadi persoalan, tetapi kita juga tidak bisa salahkan mereka, karena mereka mau berkantor dimana kalau gedung kantornya saja tidak ada. Belum lagi transportasi disana satu kali naik 180 juta untuk naik,” ujar Herman.
Agar pelayanan disana maksimal, Komisi III DPRK Mimika mendorong percepatan pembangunan Lapangan Terbang (Lapter) agar ada penerbangan subsidi kesana dan pembangunan bisa dilakukan disana dan pelayanan juga bisa dilakukan. (Redaksi)
