JAYAPURA_ Ancaman masuknya wabah polio ke wilayah Papua makin nyata menyusul ditemukannya sekitar 60 kasus polio di Papua Nugini (PNG) sejak Oktober 2025. Risiko penularan makin tinggi mengingat tingginya mobilitas warga di perbatasan yang mencapai 3.000 hingga 7.000 orang per hari.
Hasil Survei Cepat Komunitas (SCK) yang digelar pada Juli 2026 di empat puskesmas perbatasan Pitewi dan Waris (Keerom) serta Koya Barat dan Skow Mabo (Kota Jayapura) mengungkap bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat menjadi pendorong utama kesenjangan capaian imunisasi, bukan semata terbatasnya akses layanan kesehatan.
Health Officer UNICEF Perwakilan Papua, Iswahyudi, menjelaskan bahwa SCK yang menelusuri sisi permintaan (demand) imunisasi ini menjangkau 165 rumah tangga dengan 201 anak sasaran. Hasilnya menunjukkan cakupan polio tetes (OPV4) baru mencapai 62% di Kota Jayapura dan 91% di Keerom. Sementara itu, cakupan polio suntik (IPV2) baru menyentuh angka 47% di Jayapura dan 61% di Keerom seluruhnya masih berada di bawah target nasional sebesar 95%.
”Cakupan OPV bahkan anjlok dari 89% pada dosis pertama menjadi 75% pada dosis keempat. Ini menandakan banyak anak yang tidak menuntaskan imunisasinya,” ujar Iswahyudi pada kegiatan diseminasi hasil SCK di Jayapura (11–12 Agustus) dan Keerom (13–14 Agustus 2026).
Iswahyudi memaparkan sejumlah temuan utama lain dari survei tersebut. Separuh responden di Jayapura dan 48% di Keerom mengaku belum pernah mendengar istilah ‘polio’. Selain itu, hanya 1 dari 10 orang tua yang mengetahui jadwal imunisasi dengan tepat.
Kondisi diperparah oleh masih beredarnya desas-desus anti-imunisasi di kampung-kampung tertentu, tingginya angka pelintas batas melalui jalur tidak resmi tanpa skrining kesehatan, serta masalah administratif di mana 64% anak di Keerom belum memiliki akta kelahiran.
”Bagi UNICEF, data adalah titik awal, bukan akhir. Keberhasilan kita adalah ketika setiap anak di pusat kota, di kampung, maupun di perbatasan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan,” tegas Iswahyudi.
Menanggapi hasil survei tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Juliana Napitupulu, menyampaikan bahwa penurunan tren imunisasi sejak pandemi COVID-19 erat kaitannya dengan menurunnya kepercayaan publik.
“Masyarakat saat ini mengalami sedikit krisis kepercayaan terhadap imunisasi, baik yang datang ke posyandu, klinik, puskesmas, maupun rumah sakit,” ungkap Juliana.
Senada dengan Juliana, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Turas, menekankan pentingnya peningkatan kinerja tenaga kesehatan untuk mengantisipasi risiko penularan di wilayah-wilayah rawan.
”Kita harus meningkatkan kinerja untuk mengantisipasi risiko penularan, sehingga kejadian luar biasa (KLB) polio tidak sampai terjadi di Kabupaten Keerom,” kata Turas.
Guna merespons situasi tersebut, para pemangku kepentingan lintas sektor dalam diseminasi di kedua wilayah telah menyepakati sejumlah solusi prioritas, antara lain:
- Penyediaan materi edukasi dwibahasa (Tok Pisin – Indonesia).
- Pelibatan aktif kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk sosialisasi serta penangkalan hoaks.
- Penerapan sistem pengingat jadwal imunisasi melalui kader dan pesan telepon yang dikombinasikan dengan aksi sweeping dan imunisasi kejar.
- Inisiasi ‘Gerakan Ayah Peduli Imunisasi’.
- Percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan melalui kerja sama dengan Disdukcapil.
- Penguatan skrining kesehatan di pos lintas batas negara (PLBN).
SCK ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Tim Imunisasi Papua Juara, dan UNICEF Perwakilan Papua, dengan dukungan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (US Department of State).
Seluruh pihak berkomitmen menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui koordinasi dan evaluasi berkala demi memastikan seluruh anak di wilayah perbatasan terlindungi dari ancaman polio.
Tinggalkan Balasan