MIMIKA_ Sebanyak 133 kepala kampung yang tersebar di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah diundang secara resmi Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk mengikuti pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala kampung hingga tahun 2027 mendatang.
Kerana undangan tersebut, 133 kepala kampung hadir dengan Pakian Dinas Upacara (PDU) Kepala Desa berwarna putih, turut didampingi keluarga.
Setelah tiba di Hotel Horison Diana yang menjadi lokasi kegiatan, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Abraham Kateyau yang juga selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyampaikan pelaksanaan pengukuhan 133 kepala kampung diundur karena ada beberapa hal teknis yang perlu disiapkan.
Pantauan Papuaeksklusif.com, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa.
Karena ditunda pengukuhan kepalaa kampung, Pj Sekda Mimika meminta agar Kepala Kampung untuk tetap berada ditempat untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa yang diselenggarakan DPMK.
Penundaan itu membuat para kepala kampung kecewa dan sempat diprotes kepala kampung yang hadir.
“Saya bersama teman-teman ada rasa kecewa terkait penundaan pengukuhan ini. Jika mau ditunda seharusnya disampaikan sebelumnya, karena dari beberapa teman-teman kepala kampung sudah keluarkan biaya untuk harus datang mengikuti pengukuhan, terutama kepala kampung yang datang dari wilayah pesisir dan pegunungan,” ungkap Kepala Kampung Mawokau Jaya, Edyson Rafra kepada Papuaeksklusif.com.
Edyson juga menyebut, ada beberapa kepala kampung telah menyiapkan syukuran, namun harus batal karena kurangnya koordinasi yang baik oleh pihak penyelenggara.
Menurutnya seharusnya ada koordinasi yang baik sebelum pelaksanaan. Kalaupun ada hal teknis ataupun evaluasi yang perlu dilakukan seharusnya sudah dilakukan sebelum pelaksanaan ini.
“Kita sudah datang dengan pakian dinas PDU rapi, didampingi keluarga, tapi pada akhirnya pengukuhan ditunda dan kita diminta untuk ikut kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa. Materi memang penting untuk kepentingan Kampung dan pengelolaannya, tetapi tidak mungkin kita ikut kegiatan ini menggunakan pakian dinas PDU,” ujar Edyson.
“Kalau hanya untuk ikut sosialisasi mungkin kita diundang dengan mengenakan pakian bebas rapi bukan dengan pakian PDU,” tambahnya.
Edyson berharap pihka penyelenggara dalam hal ini DPMK perlu menyiapkan rencana pengukuhan dan berkoordinasi secara baik dengan pimpinan daerah. Ini juga untuk menjaga nama baik pimpinan daerah, jangan karena kurangnya koordinasi dan persiapan nama pimpinan daerah tercoreng. (Redaksi)
