MIMIKA_ Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika meminta PT Pertamina (Persero) tidak tebang pilih dan segera memperluas pengawasan dengan memeriksa seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mimika.
Desakan ini mencuat setelah Pertamina menjatuhkan sanksi skorsing selama 14 hari kepada SPBU SP2 akibat ulah oknum operator yang melakukan kecurangan, berupa ketidaksesuaian penggunaan barcode serta melayani pengisian BBM bersubsidi tanpa barcode.
Sekretaris Komisi II DPRK Mimika, Andrian Andhika Thie, menegaskan bahwa langkah penertiban ini tidak boleh berhenti hanya di satu titik. Menurutnya, momentum sanksi SPBU SP2 harus dijadikan pintu masuk untuk mengaudit kepatuhan seluruh SPBU di Mimika.
“Pertama, kami memberikan apresiasi kepada Pertamina dan dinas terkait dalam penanganan dan pengamanan BBM di wilayah Kabupaten Mimika. Kedua, kami juga berharap pengawasan ini tidak hanya dilakukan di satu SPBU saja, melainkan di semua SPBU yang ada,” ujar Andrian saat memberikan keterangan kepada media, Kamis (9/7/2026).
Ia menambahkan, pemeriksaan menyeluruh sangat penting sebagai catatan tegas bagi seluruh pengelola SPBU agar berkomitmen penuh terhadap aturan yang berlaku. “Ini menjadi catatan penting bagi seluruh pengelola untuk berhati-hati dan betul-betul memegang komitmen sesuai kesepakatan bersama Pertamina,” lanjutnya.
Andrian mengingatkan, Pertamina Pusat sendiri telah berulang kali menjelaskan bahwa kelangkaan BBM sering kali dipicu oleh aksi penimbunan yang memicu lonjakan harga eceran. Oleh karena itu, pengawasan ketat di seluruh SPBU di Mimika sangat krusial untuk menutup celah kecurangan tersebut, termasuk membatasi pembelian skala besar.
“Kita harus cegah jangan sampai ada persoalan seperti pembelian BBM di atas 100 liter. Kita tidak tahu fungsinya buat apa dan arahnya ke mana. Kalau itu dialokasikan untuk kebutuhan industri, kan sudah ada jalur khusus dari Pertamina yang mengaturnya. Jangan sampai pembelian berlebih ini memicu penimbunan yang merusak tatanan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Menyikapi hal itu, Komisi II DPRK Mimika meminta Pertamina bergandengan tangan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika untuk rutin mengecek seluruh lokasi SPBU yang beroperasi. Selain itu, penanganan terhadap maraknya penjualan BBM eceran juga harus menjadi fokus perhatian.
Lebih lanjut, Andrian mengingatkan bahwa ketahanan energi di Mimika sangat rentan karena jalur distribusinya yang panjang. Pasokan BBM untuk wilayah Mimika selama ini masih sangat bergantung pada pengiriman dari wilayah barat, khususnya Makassar dan Surabaya.
Kondisi ini diperparah oleh situasi geopolitik global saat ini, seperti konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia dan kelangkaan pasokan hingga ke daerah.
“Kita ini sudah susah untuk urusan distribusi BBM, jangan ditambah lagi dengan adanya fenomena kecurangan sepihak yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang hanya akan menyengsarakan masyarakat,” kata Andrian.
“Dengan posisi status global saat ini, kita harus jaga bersama. Konflik di Timur Tengah bisa membuat harga baru naik dan barang mulai langka. Kita tidak bisa menjamin sampai akhir tahun stok aman jika tidak dijaga dari sekarang. Jangan sampai SPBU kosong, harga naik, lalu operasional masyarakat menjadi tidak maksimal,” tambahnya.
Andrian berharap agenda pengawasan dan penertiban berkala ini dilakukan secara berkelanjutan, terlebih menjelang agenda-agenda besar hingga akhir tahun di mana mobilitas masyarakat dipastikan meningkat.
Ia memberikan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha SPBU agar tidak bermain-main dengan hak masyarakat kecil, terutama terkait ketersediaan BBM jenis Pertalite yang menjadi urat nadi perekonomian warga.
“Harapan dari masyarakat kecil adalah ketersediaan BBM, terutama Pertalite yang bernilai ekonomis tinggi untuk menopang ekonomi mereka sehari-hari. Jika Pertalite ini bermasalah, roda perputaran ekonomi masyarakat bawah akan langsung macet,” tegasnya.
“Ini catatan penting untuk seluruh SPBU, jangan bermain-main! Kalau kalian bermain, dampaknya sangat besar buat ekonomi. Mari kita bekerja sama, jangan cuma cari keuntungan sepihak tapi akhirnya mengorbankan banyak orang,” pungkas Sekretaris Komisi II DPRK Mimika tersebut. (Redaksi)
