MIMIKA_ Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika TA 2025.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Mimika, Dessy Putrika Ross Rante, menyoroti secara tajam lonjakan belanja pegawai yang mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp1,439 triliun. Nilai ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 27,27 persen dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.
Menurut Dessy, porsi belanja aparatur yang terlalu dominan dan terus membengkak berpotensi besar memangkas ruang fiskal daerah. Hal ini berdampak langsung pada berkurangnya porsi anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk program-program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Demokrat mendorong DPRK Mimika untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi.
Terhadap kualitas pelayanan publik, Fraksi Demokrat pertanyakan, apakah lonjakan anggaran belanja pegawai yang signifikan tersebut sebanding dengan peningkatan nyata pada kualitas pelayanan publik di lapangan.
Sedangkan terhadap efisiensi anggaran Fraksi Demokrat pertanyakan apakah penyusunan serta realisasi belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Mimika sudah dijalankan secara efisien dan tepat sasaran.
Sementara terhadap reformasi birokrasi, Fraksi Demokrat mempertanyakan apakah program reformasi birokrasi di Kabupaten Mimika benar-benar berjalan secara substantif, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Demokrat menilai kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika hingga kini masih belum maksimal.
Penilaian ini didasari oleh pola penyerapan anggaran yang tidak optimal dan terkesan tidak proporsional dari tahun ke tahun.
“Fraksi Demokrat melihat kinerja ASN belum maksimal. Hal ini terlihat jelas dari optimalisasi serapan anggaran yang tidak sesuai harapan, di mana dari tahun ke tahun penyerapan anggaran kerap tidak berjalan secara proporsional,” tegas Dessy
Fraksi Partai Demokrat berharap agar catatan dan evaluasi kritis ini dijadikan bahan pembenahan serius bagi Pemkab Mimika, sehingga tata kelola keuangan daerah ke depan jauh lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Redaksi)
