MIMIKA_ Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd., mendorong pihak BPJS Kesehatan Cabang Mimika untuk menempatkan petugas secara khusus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika. Langkah ini dinilai penting untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan secara langsung di lokasi.

​Dorongan tersebut disampaikan Rampeani menyusul banyaknya kendala administratif yang masih dialami para pasien saat hendak mengakses layanan kesehatan di RSUD Mimika. Menurutnya, kehadiran petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit sangat krusial agar pelayanan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan ramah masyarakat.

​Berdasarkan hasil koordinasi dengan manajemen RSUD Mimika, Rampeani mengungkapkan bahwa selama ini urusan administrasi BPJS Kesehatan justru diampu oleh pegawai RSUD, bukan oleh petugas resmi dari BPJS Kesehatan sendiri.

Baca Juga:Puskesmas Atuka Sembuhkan 37 Pasien TB, Edukasi Masif Hilangkan Stigma

​“Hal ini yang dinilai memicu kelambatan pelayanan, padahal mayoritas masyarakat yang berobat mengandalkan fasilitas BPJS Kesehatan. Karena itu, administrasinya harus diselesaikan dengan cepat,” tegas Rampeani saat ditemui di Kantor DPRK Mimika, Jumat (16/10/2026).

​Rampeani menceritakan pengalaman pribadinya saat mengakses pelayanan berobat di RSUD Mimika yang sempat terkendala persoalan administrasi. Dari pengalaman tersebut, ia mendapati bahwa ketidakberadaan petugas BPJS Kesehatan di lapangan menjadi salah satu pemicu utama hambatan layanan.

​“Jangan sampai pelayanan BPJS ini justru di-handle oleh pihak RSUD. Saya sendiri pernah berobat di sana dan mengalami kendala. Saat saya tanyakan penyebabnya, ternyata memang tidak ada petugas BPJS yang ditempatkan di situ,” jelasnya.

Baca Juga:Tingkatkan Pelayanan Rujukan Pasien, Dinkes Mimika dan Puskesmas Mapar Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Kampung

​Ia pun mencontohkan pola pelayanan integratif yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika, di mana mereka menempatkan petugas langsung di titik pelayanan untuk mempercepat urusan dokumen kependudukan masyarakat. Pola serupa diharapkan dapat diadopsi oleh BPJS Kesehatan.

​“Seperti Disdukcapil, mereka melayani langsung di lokasi. Artinya, ada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.